Tegas! Pemkab Padang Pariaman Terbitkan Instruksi Larangan Judi Online dan Pinjaman Ilegal bagi ASN
PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengambil sikap tegas guna memberantas dampak negatif perjudian online dan pinjaman online (pinjol) ilegal di lingkungan pemerintahan. Melalui Instruksi Sekretaris Daerah Nomor: 800/009/BKPSDM/2026, Pemkab Padang Pariaman secara resmi melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga outsourcing untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.
Instruksi ini dikeluarkan sebagai langkah preventif dan represif untuk menjaga integritas aparatur serta mencegah gangguan pada kinerja pelayanan publik.
Empat Poin Larangan Utama Dalam instruksi tersebut, terdapat empat poin larangan keras yang berlaku bagi ASN, PPPK, dan tenaga outsourcing, yaitu:
Bermain atau terlibat dalam perjudian online.
Mengakses situs judi online menggunakan fasilitas kantor.
Menjadi perantara, promotor, atau penyebar informasi perjudian online.
Menggunakan pinjaman online ilegal yang dapat mengganggu tugas dan kewajiban kedinasan.
Sanksi Tegas Menanti Pelanggar Pemkab Padang Pariaman menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar. Bagi ASN, akan dikenakan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi PPPK, sanksi akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bagi tenaga outsourcing yang terbukti melanggar, sanksi terberat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) siap diberikan.
Pimpinan OPD Wajib Mengawasi Instruksi ini juga mengamanatkan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah untuk wajib melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lingkungan kerjanya.
Melalui gerakan ini, Pemkab Padang Pariaman menggaungkan tagline "ASN Berintegritas, Padang Pariaman Berkualitas", serta mengajak seluruh elemen untuk menjaga nama baik instansi dengan mengatakan tidak pada judi online dan pinjaman online ilegal.